Gubernur Kaltara akan temui Menkeu baru terkait dana bangun perbatasan

 Gubernur Kalimantan (Kaltara) Zainal A Paliwang akan menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia yang baru, Suahasil Nazara, untuk menanyakan kelanjutan janji pengalokasian dana pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp150 miliar.

Dana pembangunan perbatasan tersebut dijanjikan oleh Menkeu sebelumnya, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Kementerian Keuangan, Jakarta, Oktober tahun lalu.

“Nanti akan kita sampaikan kepada pengganti beliau (Purbaya), bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar, berarti kan masih tersisa Rp100 miliar,” ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, di Tanjung Selor, 

Zainal mengatakan akan menemui Menkeu Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya dan menanyakan lagi realisasi sisa Rp100 miliar yang dijanjikan untuk membangun infrastruktur jembatan di wilayah perbatasan.

“Saya akan menanyakan lagi itu yang janjinya Pak Menkeu. Mudah-mudahan uang yang Rp100 miliar itu dapat dikucurkan ke Kaltara untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang betul-betul sangat tidak laik untuk dilalui,” katanya.

Menurut Gubernur, kucuran anggaran tersebut akan memprioritaskan Jembatan Binuang yang menghubungkan Kabupaten Malinau dengan Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Yang menjadi prioritas utama saya ya Jembatan Binuang tentunya, supaya terkoneksi antara Malinau dan Krayan. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga dan tidak ada lagi di sana Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” tegasnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus mendorong janji batuan dana pembangunan untuk wilayah perbatasan itu terealisasi.

“Tetap kita dorong. Karena yang Rp50 miliar sudah terealisasi dan rasanya yang sisanya ini juga sudah mulai jalan,” katanya.

Denny mengaku optimis anggaran tersebut dikucurkan untuk Provinsi Kaltara walaupun tidak masuk secara langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.

“Optimis. Tapi dengan catatan ya, bukan kita yang kelola melalui APBD, tetapi melalui Kementerian PU. Jadi kita penerima manfaatnya saja,” ujarnya.