Trump batalkan aturan uji keamanan AI usai tekanan Elon Musk dan Zuckerberg, tanda kuat dominasi lobi Big Tech di AS

 Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan rencana perintah eksekutif yang mewajibkan peninjauan keamanan terhadap model kecerdasan buatan (AI) baru menandai kemenangan penting bagi industri teknologi global.

Langkah ini sekaligus memperkuat kekhawatiran bahwa arah kebijakan AI kini semakin dipengaruhi oleh kekuatan korporasi raksasa Silicon Valley.

Hanya beberapa jam sebelum dokumen itu dijadwalkan ditandatangani pada Kamis, Trump secara tiba-tiba menarik kembali rencana itu. Padahal, kebijakan tersebut sebelumnya digadang-gadang sebagai upaya awal pemerintah untuk merespons risiko keamanan dari model AI generasi terbaru yang berkembang sangat cepat.

Dilansir dari The Guardian, Senin (25/5/2026), Trump mengatakan di Ruang Oval, "Saya tidak menyukai beberapa aspek di dalamnya, jadi saya menundanya." Orang nomor satu di AS itu menegaskan, "Kami yang akan memimpin Tiongkok, kami juga akan meninggalkan semua pihak yang menentang, dan saya tidak ingin mengambil langkah apa pun yang justru melemahkan posisi keunggulan itu."

Keputusan itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah AS memilih untuk mempertahankan dominasi teknologi ketimbang memperketat regulasi. Dalam konteks persaingan dengan Tiongkok, pendekatan ini memperlihatkan prioritas pada percepatan inovasi, meski risiko keamanan terus meningkat.

Namun, pembatalan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejumlah laporan mengungkap bahwa tokoh teknologi seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan mantan penasihat Gedung Putih David Sacks disebut melakukan komunikasi langsung dengan Trump untuk mendorong perubahan keputusan. Tekanan lobi itu menambah daftar panjang pengaruh industri terhadap kebijakan publik di sektor AI.

Di saat yang sama, kekhawatiran terhadap keamanan AI meningkat setelah perusahaan Anthropic memperkenalkan model "Claude Mythos" yang disebut mampu menemukan kerentanan dalam sistem komputer. Model ini bahkan memicu kekhawatiran lintas negara karena potensi dampaknya terhadap infrastruktur penting seperti sistem keuangan dan jaringan digital.

Situasi tersebut sempat mendorong Gedung Putih mempertimbangkan pendekatan regulasi baru. Wakil Presiden JD Vance dilaporkan melakukan komunikasi dengan para pemimpin perusahaan AI untuk membahas risiko yang muncul. Namun, sikap ini berbenturan dengan posisi lama pemerintahan yang lebih memilih pertumbuhan cepat industri AI tanpa banyak pembatasan.

Di sisi lain, perusahaan besar seperti Microsoft dan Google sebelumnya telah menyetujui skema pengawasan terbatas yang bersifat sukarela dengan lembaga standar keamanan AI pemerintah. Namun, kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak memberikan kontrol hukum yang kuat terhadap pengembangan model baru.

Draf perintah eksekutif yang akhirnya dibatalkan juga menunjukkan pendekatan yang sangat longgar. Dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan, "Tidak ada satu pun ketentuan dalam bagian ini yang dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk membentuk kewajiban perizinan pemerintah, persetujuan awal (preclearance), atau lisensi wajib bagi pengembangan, publikasi, peluncuran, maupun distribusi model kecerdasan buatan baru, termasuk model frontier," yang menegaskan minimnya intervensi negara.

Dengan batalnya regulasi tersebut, prospek pengawasan ketat terhadap AI di Amerika Serikat kembali meredup. Keterlibatan super PAC, kelompok pendanaan politik di AS yang mengumpulkan dan membelanjakan dana besar untuk memengaruhi kampanye lewat iklan dan dukungan politik, tanpa boleh menyumbang langsung ke kandidat yang didukung tokoh industri membuat arah kebijakan AI semakin dipengaruhi kepentingan ekonomi dan geopolitik, bukan hanya soal keamanan publik.