Usai perang Iran, Kim Jong-un ungkap betapa senjata nuklir menjadi kunci keberlangsungan rezim

 Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengungkapkan, peluncuran rudal kapal perusak Angkatan Laut Korea Utara yang dilakukan pekan lalu memicu analisis dari pemimpin tertinggi negara itu. Peluncuran tersebut, menurut Kim, merupakan bukti nyata bahwa mempersenjatai kapal perang dengan senjata nuklir tengah menunjukkan "kemajuan yang memuaskan".

Meski demikian, uji coba tersebut—bersama dengan penilaian Kim yang terkesan santai—dirancang untuk bergema jauh melampaui geladak kapal kelas perusak seberat 5.000 ton, Choe Hyon, yang merupakan kapal perang terbesar dalam armada Korea Utara saat ini, dilansir dari The Guardian.

Pernyataan tajam Kim mengenai senjata nuklir muncul di saat Amerika Serikat (AS) dan Israel melanjutkan pemboman udara terhadap Iran. Rezim Iran sendiri sebelumnya telah diperingatkan oleh Donald Trump, meski tanpa bukti kuat, hanya tinggal beberapa pekan lagi untuk memiliki senjata nuklir.

Meluasnya perang di Timur Tengah—dan ancaman eksistensial terhadap rezim Iran—diyakini telah memperkuat keputusan Korea Utara untuk membangun arsenal nuklir. Bagi Kim dan dinasti yang telah memerintah Korea Utara sejak didirikan oleh kakeknya pada 1948, program nuklir bukan sekadar pamer kekuatan, melainkan soal kelangsungan hidup rezim.

“Kim pasti berpikir bahwa Iran diserang seperti itu karena tidak memiliki senjata nuklir,” ujar Song Seong-jong, profesor di Universitas Daejeon sekaligus mantan pejabat kementerian pertahanan Korea Selatan, menanggapi meletusnya konflik di Timur Tengah.

Sebuah foto yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) resmi menunjukkan rudal jelajah diluncurkan selama latihan yang dilakukan di Jakdo-dong, Provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara, 22 Maret 2023 (diterbitkan 24 Maret 2023). Menurut media pemerintah Korea Utara, uji coba tersebut melibatkan dua rudal jelajah strategis Hwasai-1 dan dua Hwasai-2, yang dilengkapi dengan hulu ledak uji simulasi hulu ledak nuklir. - ( EPA-EFE/KCNA )

  

Korea Utara telah menjalankan program senjata nuklir selama beberapa tahun yang terus memicu momentum, meskipun dijatuhi sanksi PBB dan upaya diplomasi Trump untuk membersihkan semenanjung Korea dari senjata nuklir.

Negara ini melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 2006 dan program terbaru pada 2017. Meski demikian, keraguan masih menyelimuti besarnya arsenal Pyongyang serta kemampuannya untuk menyatukan hulu ledak nuklir mini dengan rudal jarak jauh yang secara teoretis mampu menghantam daratan AS.

Menurut laporan yang dirilis pada tahun 2025 oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak dan memiliki cukup bahan untuk memproduksi hingga 40 unit tambahan.

Keputusan Kim untuk memprioritaskan pencegahan nuklir—serta menjalin aliansi longgar dengan Rusia dan Cina—telah menjamin bahwa ia akan terhindar dari nasib tragis mantan pemimpin Irak dan Libya, serta kondisi yang kini menimpa Venezuela dan Iran.

Foto kombinasi yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) resmi menunjukkan pengujian sistem senjata strategis bawah laut oleh lembaga penelitian ilmu pertahanan nasional di Korea Utara, 04-07 April 2023. (diterbitkan 08 April 2023). Menurut KCNA, drone serang nuklir bawah air Haeil-2 memasuki pengujian di Pelabuhan Kajin, Kabupaten Kumya, Provinsi Hamgyong Selatan pada 04 April, dan menjelajah 1.000 kilometer dari jarak simulasi bawah ai dan diledakkan secara akurat di bawah air di tempat sasaran yang disimulasikan di perairan lepas Pelabuhan Ryongdae, Kota Tanchon, Provinsi Hamgyong Selatan pada 07 April. - (EPA-EFE/KCNA )

Peluang diplomasi

Pyongyang mengutuk serangan udara AS dan Israel ke Iran akhir pekan lalu sebagai "tindakan agresi ilegal" yang menyingkap insting "hegemoni dan bajingan" Washington. Meski demikian, Pyongyang menahan diri untuk tidak menyebut nama Trump secara langsung.

Sikap ini membuka pintu bagi potensi dimulainya kembali pembicaraan nuklir, dengan syarat Washington mencabut tuntutannya agar Pyongyang meninggalkan senjata nuklirnya dan menerima Korea Utara sebagai negara nuklir yang sah.

“Jika Amerika Serikat menarik kebijakan konfrontasinya dengan menghormati status negara kami saat ini... tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa rukun dengan AS,” lapor kantor berita resmi KCNA mengutip pernyataan Kim pada kongres partai bulan lalu.

Di mata para analis, masih belum jelas apakah perang Iran membuka peluang baru untuk dialog atau justru mendorong rezim Korea Utara menjadi lebih tertutup.

Sydney Seiler, penasihat senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), meyakini bahwa konflik tersebut membuat kesepakatan nuklir antara Washington dan Pyongyang semakin sulit tercapai.

“Kesediaan Presiden Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan ancaman sebagai pengaruh negosiasi pasti membuat Kim gugup dan kecil kemungkinannya untuk terburu-buru mencari pembicaraan,” kata Seiler, mantan utusan khusus AS untuk pembicaraan enam pihak.

Di sisi lain, analis lain berpendapat keinginan Kim untuk mengamankan kelangsungan hidup rezim dalam jangka panjang—ditambah rumor kedekatan pribadinya dengan Presiden AS—bisa menariknya kembali ke meja perundingan.

“Berbeda dengan Iran, mustahil untuk mendenuklirisasi Korea Utara,” kata Cho Han-bum, dari Korea Institute for National Unification, merujuk pada banyaknya situs nuklir di seluruh negeri yang terisolasi tersebut.

Memasuki pembicaraan sebagai pemimpin negara dengan kekuatan pencegah nuklir dapat memberi Kim keleluasaan untuk memenangkan konsesi dari Trump, termasuk jaminan keamanan. Trump sendiri berulang kali menyatakan terbuka untuk bertemu Kim, memicu spekulasi bahwa keduanya dapat mengadakan pembicaraan saat Trump mengunjungi Cina akhir bulan ini.

Jika pembicaraan itu terwujud, Kim sadar ia akan bernegosiasi dari posisi yang kuat. Sebagaimana yang tengah dirasakan kepemimpinan Iran saat ini, kepemilikan nuklir—bukan sekadar ambisi—tampaknya menjadi satu-satunya jalan menuju keamanan.