Kemendukbangga-UNFPA kolaborasi tekan angka kematian ibu lewat PJPK

 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berkolaborasi dengan Dana Kependudukan Dunia (UNFPA) untuk menekan angka kematian ibu dan bayi melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

"Insya Allah, kita akan ada kerja sama tentang isu-isu PJPK, untuk target-target yang perlu dicapai pasti kita harus semakin baik ke depan, misalnya kesehatan reproduksi, bagaimana angka-angka kematian ibu, kematian anak berkurang, kemudian bagaimana angka stunting juga berkurang," kata Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji dalam peresmian kantor UNFPA di Gedung Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta Timur

Selain menekan angka kematian ibu dan anak, Kemendukbangga/BKKBN juga akan bekerja sama dengan UNFPA terkait isu-isu lain yang berkenaan dengan kesehatan mental.

Keseimbangan angka kelahiran total atau total Fertility Rate (TFR), menurut Mendukbangga, juga menjadi perhatian khusus untuk mencegah krisis fertilitas agar tidak terjadi di Indonesia.

"Di dunia ini ada hal yang mesti kita diskusikan dengan TFR yang kecenderungannya hampir seluruh negara menurun. Konsep kita kan tumbuh seimbang. Oleh karena itu, ini mesti kita diskusi dan kerja sama untuk sinergi program-program guna menjawab potensi-potensi masalah yang akan terjadi yang berkenaan dengan isu-isu kependudukan," ucap Mendukbangga Wihaji.

Sementara itu Asia and the Pacific Regional Director ad interim UNFPA Aleksandar Bodiroza mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN untuk memulai rencana strategis baru.

"Kami memiliki program negara yang sangat ambisius selama lima tahun, yang saya yakin akan berkontribusi pada visi besar tahun 2045 untuk Indonesia. Pada dasarnya, mimpi kami adalah mimpi Indonesia tanpa kematian maternal, tanpa kejahatan berbasis gender, melalui perencanaan keluarga lebih baik," ujar Aleksander.

Melalui rencana strategis bersama Kemendukbangga/BKKBN, kata dia, UNFPA juga terus berupaya untuk mengkapitalisasi bonus demografi atau mempersiapkan dividen bonus demografi menuju Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang lebih berkualitas pada tahun 2045.