Rusia Ajukan Draf Resolusi Tandingan soal Gaza ke PBB

 RUSIA mengajukan rancangan resolusinya sendiri mengenai Gaza kepada Dewan Keamanan PBB, menantang upaya Amerika Serikat yang ingin meloloskan rencana perdamaian Presiden Donald Trump.

Menurut laporan TRT World yang mengutip salinan draf, langkah Moskow dilakukan setelah AS secara resmi mengedarkan rancangan resolusinya kepada 15 anggota Dewan pekan lalu.

Washington menyatakan mendapat dukungan regional untuk rancangan itu, yang akan memberi mandat dua tahun bagi badan pemerintahan transisi di Gaza serta membentuk International Stabilization Force (ISF).

Isi dan Arah Draf Rusia

Dalam catatan yang dikirim pada Kamis sore, 13 November, kepada seluruh anggota Dewan Keamanan, Misi Rusia menyebut rancangan mereka sebagai tandingan dari AS.

Catatan itu menyatakan bahwa, "Tujuan draf tersebut adalah memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan terpadu untuk mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan.”

Draf Rusia meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza. Draf itu tidak memuat usulan Board of Peace, badan transisi yang diajukan AS dan akan dipimpin Donald Trump.

Respons Amerika Serikat

Menurut laporan Al Jazeera, Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan untuk mendukung draf resolusinya dan memperingatkan bahwa warga Palestina dapat menghadapi konsekuensi berat jika resolusi itu gagal disahkan.

Peringatan tersebut muncul setelah Rusia mengajukan draf tandingan kepada Dewan.

Seorang juru bicara Misi AS untuk PBB mengatakan dalam pernyataan Kamis bahwa “upaya memecah belah” terkait draf Washington akan menyebabkan konsekuensi yang berat bagi warga Palestina di Gaza jika gencatan senjata runtuh dan Israel kembali melancarkan serangan.

Rincian Rancangan AS

Menurut naskah draf sebagaimana dikutip oleh Al Jazeera, rancangan AS akan memberi mandat dua tahun hingga akhir 2027 bagi Board of Peace sebagai badan pemerintahan transisi di Gaza.

Draf itu juga memberi kuasa kepada negara anggota untuk membentuk ISF yang bertugas melakukan penonaktifan permanen terhadap persenjataan kelompok bersenjata non-negara, melindungi warga sipil, dan mengamankan koridor bantuan kemanusiaan.

Pasukan itu akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang dilatih untuk pengamanan perbatasan serta demiliterisasi wilayah tersebut. Trump juga menyatakan tidak akan mengirim pasukan AS ke Gaza sebagai bagian dari kekuatan yang direncanakan berjumlah 20.000 personel itu.