Tanggapan Menkeu Purbaya Soal Utang Negara Tembus Rp 9.138 Triliun,Meningkat Tajam Era Jokowi

 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara soal jumlah utang negara Indonesia yang kini mencapai Rp 9.138 triliun. 

Sejak era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), angka utang Indonesia meningkat tajam akibat program pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Jumlah utang Indonesia yang mencapai Rp 9.138 triliun bagi masyarakat awam, tentu menimbulkan kekhawatiran.

Menjawab hal ini, Menkeu Purbaya menyebut bahwa kondisi utang tersebut masih dalam batas aman.

Menkeu Purbaya juga menjelaskan, total utang negara saat ini baru mencapai 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya," kata Purbaya saat Media Gathering di Bogor

"Ini kan masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman," imbuhnya. 

Purbaya memastikan, pemerintah berkomitmen menggunakan utang secara bijak. Ia mengatakan, pemerintah akan mengurangi penerbitan utang dan memaksimalkan belanja negara agar lebih efisien. 

"Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita," ujarnya. 

"Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana kita cukup pruden," lanjutnya. 

Ia menegaskan, ke depan pemerintah akan mengontrol belanja negara dengan lebih ketat. 

"Kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong," ucapnya. 

Total Utang Negara Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp 9.138 triliun. 

Angka ini setara dengan 39,86 persen dari PDB. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa posisi utang tersebut masih tergolong aman. 

"Jadi utang kita pada posisi Juni total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN-nya Rp 7.980 triliun," ujarnya. 

Suminto menegaskan, rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

"Kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan," tegasnya. 

Adapun rincian utang hingga akhir Juni terdiri dari pinjaman Rp 1.157,18 triliun, dengan pembagian pinjaman luar negeri Rp 1.108,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun. 

Sementara itu, utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 7.980,87 triliun.

Dari jumlah itu, SBN berdenominasi rupiah mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, sedangkan SBN valas sebesar Rp 1.496,75 triliun.